Kementerian Luar Negeri RI telah menyampaikan klarifikasi mengenai isu penempatan pangkalan udara Rusia di Biak, Papua, yang sebelumnya diberitakan oleh media pertahanan internasional. Dalam pernyataannya, Roy Soemirat selaku Juru Bicara Kemlu menegaskan bahwa permintaan resmi dari Rusia belum pernah diterima oleh pemerintah Indonesia. Ditegaskan pula bahwa Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di wilayahnya. Meski demikian, kunjungan militer asing untuk misi damai masih diperbolehkan dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Isu ini mencuat setelah laporan menyebut adanya pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dan pejabat keamanan Rusia pada Februari 2025.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Rusia diduga telah mengajukan permintaan untuk menempatkan pesawat Angkatan Udara Rusia di Pangkalan Udara Manuhua, Biak, yang berbagi landasan dengan Bandara Frans Kaisiepo. Meski tidak dijelaskan jumlah atau jenis pesawat yang akan ditempatkan, laporan menyebutkan pesawat pembom Tupolev Tu-95 dan pesawat angkut Il-76 pernah diajukan untuk mendarat di sana secara ad hoc. Isu ini menuai sorotan dari Australia, yang merasa kecolongan jika tidak diberi pemberitahuan lebih awal oleh pihak Indonesia. Kepala oposisi Australia Peter Dutton mengklaim bahwa Presiden Indonesia akan atau telah mengumumkan kerja sama tersebut, yang kemudian dibantah oleh pihak Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menjelaskan bahwa rencana pembangunan tempat peluncuran satelit di Biak belum mencapai tahap keputusan final.
Respons Australia memunculkan ketegangan politik domestik menjelang pemilu, di mana komentar Peter Dutton dinilai dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh Partai Buruh. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyebut pernyataan Dutton sebagai upaya manipulatif yang agresif, serta memperingatkan bahwa pernyataan seperti itu bisa mengganggu hubungan bilateral. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan konkret tentang pembukaan pangkalan militer Rusia di Papua. Klarifikasi ini menjadi penting mengingat posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dan sensitivitas terhadap keterlibatan militer asing. Sementara itu, isu ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan komunikasi antar negara dalam menjaga stabilitas regional.
