Sekitar 3.000 guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah dipekerjakan di 166 Sekolah Rakyat (SR) yang sudah dibangun di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah menyebut masih membutuhkan 3.000 guru lagi untuk ditempatkan di SR. Sehingga total terdapat kebutuhan 6.000 guru untuk Sekolah Rakyat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menerangkan, pemerintah memprioritaskan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK untuk mengajar di SR. Namun karena mengusung konsep boarding atau asrama, guru PPPK dan ASN di sekolah umum tidak bisa langsung ditarik untuk menjadi pengajar di SR.
Menurut Rini, para guru berstatus ASN dan PPPK tetap harus menjalani tes terlebih dulu sebelum ditempatkan di SR. “Presiden menekankan betul kualitas guru. Sekolah Rakyat ini bukan sekolah biasa, karena ada pengasuhan, para guru mengasuh itu bukan hanya sekadar belajar, tapi juga membangun empati, keberanian, kepercayaan diri, dan itu 24 jam mereka lakukan. Jadi mempunyai kompetensi khusus,” ucapnya. Kendati demikian, Rini mengatakan, guru SR tidak hanya akan diambil dari mereka yang berstatus ASN dan PPPK. “Nanti para guru yang sudah lulus PPG (pendidikan profesi guru) bisa ikut serta untuk mengikuti tes Sekolah Rakyat,” ujarnya.