Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PAN-RB Cahyono Tri Birowo mengklaim indeks nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pemerintah pusat dan daerah terus mengalami kenaikan. Artinya penerapan SPBE yang dampak positifnya sudah dirasakan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik juga semakin meningkat. Cahyono Tri Birowo mengatakan pada 2018 indeks nasional SPBE 1,98 (cukup), 2019 mencapai 2,18 (cukup), 2022 mencapai 2,34 (cukup). Namun di 2023 mencapai 2,79 atau berpredikat baik. Tentu capaian tersebut, katanya, tidak lepas dari upaya seluruh stakeholder pusat dan daerah secara bersama-sama mewujudkan SPBE untuk memastikan kualitas layanan negara kepada masyarakat agar makin baik. Sekaligus memastikan masyarakat juga makin mudah dan baik terlayani. Oleh karena itu, sebagai apresiasi bagi instansi pemerintah yang berhasil mencapai nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik, maka akan digelar SPBE Summit 2024 di Istana Negara. Dimana Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka kegiatan tersebut dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia pada 27 Mei 2024.
Cahyono mengatakan, dengan adanya Gov Tech, nantinya masyarakat yang selama ini, harus berurusan dengan berbagai aplikasi untuk mengakses layanan akan dimudahkan dengan adanya integrasi melalui Gov Tech. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan SPBE Summit 2024 akan menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah. Pihaknya menyebutkan terdapat beberapa rangkaian acara penting dalam SPBE Summit 2024 seperti peluncuran penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia, serta memperkenalkan rencana integrasi portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan.
Anas juga mengatakan GovTech Indonesia akan menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. Ia menjabarkan, GovTech akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi. Pada tahap pertama ini, GovTech akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online dan izin keramaian.
