Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan sosialisasi program Perhutanan Sosial. Program ini merupakan gerakan ekonomi berbasis masyarakat. Wakil Ketua Umum PBNU, KH Sayyid Muhamad Hilal Al Aidid menekankan pentingnya program Perhutanan Sosial ini. Hal itu dikarenakan NU tidak hanya mengurusi keagamaan saja, tetapi juga di bidang ekonomi. Hal itu disampaikan saat pada pembukaan sosialisasi Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) PWNU Jatim, di Balai Diklat NU Jatim, Desa Ledug, Kecamatan Prigren, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (28/2/2024). Perhutanan Sosial merupakan bagian dari Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU). Program yang dimulai pada awal pengurusan PBNU KH Yahya Cholil Staquf ini adalah program kerja sama PBNU dengan pemerintah.
Perhutanan Sosial merupakan program pendampingan masyarakat dalam mengakses dan mengelola lahan hutan milik Negara. Menurut Habib Hilal, persoalan ekonomi menjadi sangat penting untuk menjaga akidah. Untuk itu, pengurus NU harus mendampingi masyarakat. “Pengurus NU harus tahu betul kebutuhan masyarakat,” ucapnya. Selain membuka rapat kerja, Habib Hilal juga meresmikan pemakaian Gedung Balai Diklat NU Jatim untuk program Perhutanan Sosial. Ia juga menyampaikan salam dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf kepada para peserta raker. Di tempat yang sama, KH Fahmy Akbar Idries, Ketua PBNU yang membidangi Perhutanan Sosial menjelaskan, program Perhutanan Sosial diupayakan untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Ia juga menyampaikan kepada Lembaga Pengembangan Pertanian yang perlu membuat profiling setiap titik program Perhutanan Sosial. KH Fahmy juga mendorong promosi kisah-kisah sukses program Perhutanan Sosial kepada masyarakat umum. Promosi keberhasilan ini, menurut KH Fahmy, secara internal akan mendorong lembaga-lembaga lain aktif dalam menjalankan program kerjanya. Hal itu juga bisa menciptakan iklim bersaing dalam pelaksanaan program kerja lembaga di NU dan akan menciptakan kinerja yang lebih baik di masa depan.
