Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial akan tetap berjalan tanpa pengurangan meskipun terdapat kebijakan efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Bahkan, terdapat kemungkinan peningkatan jumlah bantuan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan bagi masyarakat kurang mampu. Arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian serius terhadap kelompok rentan, sehingga beberapa program utama, seperti PKH, Program Sembako, ATENSI, YaPi, dan PENA, tetap dipertahankan.
Dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, Kementerian Sosial berkomitmen untuk tetap menjaga kualitas layanan serta efektivitas program sosial tanpa mengurangi manfaat bagi penerima. Efisiensi yang diterapkan tidak akan mempengaruhi upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan mendorong optimalisasi kinerja dengan pendekatan yang lebih strategis dan terarah. Fokus utama pemerintah adalah memastikan agar masyarakat tidak mengalami ketidakpastian akibat isu-isu yang tidak berdasar terkait kebijakan penghematan.
Seluruh jajaran Kemensos diminta untuk terus menjalankan tugasnya secara optimal di tengah dinamika kebijakan fiskal. Pemerintah menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan kelompok miskin, melainkan diarahkan pada peningkatan efektivitas belanja negara. Dengan strategi yang lebih terstruktur, diharapkan program perlindungan sosial dapat semakin memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah.
