Keberadaan tim respons darurat alias emergency response team dalam menanggapi kebocoran data oleh hacker Bjorka dinilai percuma. Pasalnya, Indonesia sudah memiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menurut Teguh Aprianto, pakar siber, anggaran untuk mendanai tim ini lebih baik digunakan untuk mengaudit BSSN serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dinilainya tak jelas.
Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan tim gabungan ini dibentuk lebih untuk mengantisipasi potensi krisis di masa datang. Hinsa mengatakan ancaman oleh Bjorka ini sendiri belum terbilang tinggi. “Kalau dilihat dari kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya. Karena saya katakan, ada sampai tiga [tingkat ancaman] yang bisa melumpuhkan elektronik atau infrastruktur informasi vital kita,” jelas Hinsa.
