Lembaga penyelenggara pemilu dinilai tidak profesional dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat tentang fairness dan accuracy dalam pelaksanaan pemilu kali ini begitu rendah. “Ketidakakuratan data dan informasi dalam penghitungan suara memperlihatkan tata kelola pemilu yang kurang profesional,” ujar Pakar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Valina Singka Subekti, saat Seminar Dies Natalies FISIP UI ke-56 di Depok, Kamis (22/2).
Ketidakpercayaan tersebut semakin meningkat ketika pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu seperti tidak tampak. Padahal masyarakat menyaksikan bagaimana Presiden Joko Widodo berpihak pada paslon tertentu, netralitas pejabat negara (menteri, gubernur, bupati walikota), netralitas ASN dan TNI Polri, politisasi bansos, serta intimidasi dan kekerasan.
Valina menduga penyelenggaraan pemilu yang bermasalah tak terlepas dari ekosistem politik kurang demokratis. “Faktor ini yang memberi kontribusi besar pada kualitas dan integritas penyelenggara (KPU, Bawaslu, DKPP) dan penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya. Belum lagi, tambahnya, saat ini ada kecenderungan pemimpin politik untuk mengendalikan lembaga demokrasi utama seperti media dan peradilan. Menurutnya, ancaman terhadap demokrasi bakal muncul ketika lembaga ini dirusak atau dikendalikan para pemimpin politik.
