Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, mengatakan wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 atau amandemen UUD 1945 merupakan ancaman bagi demokrasi dan negara hukum karena melemahkan konstitusi. Menurut Yance, konstelasi politik saat ini tidak menyediakan suatu kondisi yang positif untuk memperkuat pelembagaan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Menurut Yance, pengalaman beberapa negara akhir-akhir ini menunjukkan bahwa perubahan konstitusi dijadikan untuk melemahkan demokrasi. Ia menyebut fenomena ini abusive constitutionalism. Ia mencontohkan praktik ini terjadi di Rusia dan Afrika. Di negara-negara tersebut, konstitusi diubah untuk menghapus batasan masa jabatan pesiden dari dua periode menjadi tiga periode (third termism). Yance menjelaskan wacana amendemen di Indonesia jauh dari persoalan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat dan pembenahan aparatur penyelenggara negara. “Jadi agenda amendemen sekarang bukan saja jauh dari semangat reformasi 1998, bahkan hadir untuk tutup buku mengakhiri reformasi,” kata dia.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyatakan MPR siap melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, perubahan itu dia katakan tidak bisa dilakukan di periode MPR kali ini. Bamsoet mengatakan MPR akan memfasilitasi perubahan itu jika seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen UUD 1945. “Termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita. Kami di MPR siap untuk melakukan amandemen,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 5 Juni 2024.
