Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana menghapus sistem kerja outsourcing saat peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, yang langsung menuai pro dan kontra dari kalangan buruh dan pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Mira Sonia, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 68 ribu perusahaan outsourcing dengan total 2,2 juta pekerja. Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di bawah klasifikasi KBLI 78200 dan KBLI 78300, yang mencakup penyediaan tenaga kerja dalam dan luar negeri. Penghapusan outsourcing dinilai berpotensi mengganggu operasional perusahaan karena beban administrasi seperti rekrutmen dan pelatihan akan beralih ke perusahaan utama. Hal ini dikhawatirkan membuat perusahaan kalah saing secara global.
Mira menekankan bahwa perusahaan outsourcing selama ini memberikan efisiensi melalui investasi bersama, seperti penyediaan alat psikotes dan sistem rekrutmen massal. Jika outsourcing dihapus, perusahaan harus menangani semua proses sendiri, termasuk penggajian dan manajemen sumber daya manusia, yang akan meningkatkan biaya operasional. Kekhawatiran juga muncul karena industri tengah menghadapi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), dan penghapusan outsourcing bisa memperburuk kondisi. Prabowo mengaku ingin perubahan dilakukan secepat mungkin melalui Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Namun, implementasi kebijakan ini masih menunggu tindak lanjut lebih lanjut dari pemerintah.
