Presiden Prabowo Subianto menanggapi persoalan pengangkatan 1,2 juta calon aparatur sipil negara (CASN) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemerintah saat ini tengah mencari solusi terkait penundaan pengangkatan tersebut, meskipun belum ada langkah konkret yang dijelaskan. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), terdapat 248.970 orang yang lulus seleksi CASN 2024 dan 1.017.111 orang lulus seleksi PPPK. Semula, pengangkatan CASN dan PPPK dijadwalkan pada Februari dan Maret 2025, tetapi kini diundur menjadi 1 Oktober 2025 untuk CASN dan 1 Maret 2026 untuk PPPK.
Penyesuaian jadwal ini merupakan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR RI yang didasari oleh empat alasan utama. Pertama, perbedaan dalam penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN di setiap instansi. Kedua, penyelarasan data formasi, jabatan, dan penempatan masih diperlukan. Ketiga, beberapa instansi pemerintah membutuhkan waktu tambahan untuk menuntaskan pengadaan ASN dan PPPK. Keempat, ada usulan formasi dari instansi yang perlu dimaksimalkan sebelum pengangkatan dilakukan secara serentak.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa proses pengangkatan CASN dan PPPK ini harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk memastikan kelancaran pengangkatan serentak. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pengangkatan ini sesuai jadwal baru agar prosesnya lebih terstruktur dan tidak menimbulkan masalah administratif di kemudian hari.
