Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 310 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) inkonstitusional bersyarat. Sebab, dalam putusan perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023, Mahkamah menyebut guna adanya kepastian hukum maka frasa “dengan lisan” pada Pasal 433 Undang-Undang 1 Tahun 2023 atau KUHP baru diakomodasi dalam pasal pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Menurut mahkamah, tidak ada perbedaan mendasar dalam ketentuan norma Pasal 310 Ayat 1 dengan Pasal 433 Undang-Undang 1 Tahun 2023 atau KUHP baru.
Namun, dalam pertimbangan putusan, terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan “dengan lisan” dalam Pasal 433 KUHP baru, dan unsur perbuatan itu tidak diatur dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP. Oleh karenanya, tanpa bermaksud menilai KUHP yang baru akan berlaku 2 Januari 2026, MK mengadopsi “perbuatan dengan lisan” dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat 1 KUHP untuk mendapatkan kepastian hukum.
Diketahui, dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi sejumlah pasal terkait pencemaran nama baik dan berita bohong yang diajukan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanti. Putusan ini memang merupakan permohonan uji materi dari Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanti selaku Pemohon I dan Pemohon II yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara konkret akibat ketentuan pasal yang diuji.
