Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun untuk tahun 2025 kepada DPR (3/12/2024). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, Rp 14,87 triliun dialokasikan untuk IKN, yang meliputi penyelesaian pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), jalan tol, Jembatan Pulau Balang, serta sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan sejumlah gedung pemerintahan. Sedangkan Rp 4 triliun dialokasikan untuk DOB Papua, termasuk pembangunan jalan nasional menuju kawasan pemerintahan dan gedung DPRD serta gubernur di provinsi baru tersebut.
Dukungan untuk DOB Papua mencakup alokasi Rp 845 miliar untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, yang fokus pada pembangunan jalan nasional di empat provinsi baru. Sementara itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapatkan Rp 3,15 triliun untuk membangun 11 gedung pemerintahan, sarana air minum, dan sanitasi. Selain itu, pemerintah juga merencanakan alokasi Rp 28,55 triliun untuk melanjutkan pelaksanaan sejumlah Instruksi Presiden (Inpres), seperti pembangunan jalan daerah, irigasi, serta infrastruktur air minum dan air limbah. Kementerian PU telah melakukan diskusi awal dengan Bappenas dan berharap draf Inpres ini dapat segera disampaikan kepada Presiden.
Tambahan anggaran ini juga mencakup alokasi sebesar Rp 13,18 triliun untuk berbagai kegiatan strategis lainnya. Dengan alokasi yang direncanakan, Kementerian PU berharap pembangunan infrastruktur di IKN dan DOB Papua dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Selain itu, Dody menekankan pentingnya melanjutkan Inpres terdahulu agar dampak positif dari program pembangunan dapat dirasakan secara luas.
