Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaporkan hasil uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang kini diperluas ke 43 kabupaten/kota, termasuk penambahan Batam dan Provinsi Bali. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa uji coba tersebut menunjukkan pentingnya transformasi digital yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi, tata kelola, kesiapan teknologi, dan interoperabilitas data.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah lanjutan, seperti penguatan kelembagaan pengelola portal perlindungan sosial, revisi regulasi pendukung, percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital, serta penyederhanaan proses penyaluran bansos dari sembilan tahapan menjadi tiga tahapan utama. Selain itu, penguatan keamanan siber, standardisasi data, dan pemanfaatan infrastruktur digital menjadi prioritas agar sistem siap diimplementasikan secara nasional.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan peran petugas lapangan dan ASN untuk mempercepat pendataan dan pemutakhiran data masyarakat, terutama kelompok rentan. Tito Karnavian dan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi, keamanan data, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). Pemerintah menargetkan peluncuran nasional transformasi digital bansos pada Oktober 2026 guna mewujudkan layanan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.