Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menegaskan pemerintah tidak akan mempermasalahkan siapa pihak yang akan menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun depan. Supratman menegaskan bahwa saat ini hal yang terpenting dan menjadi fokus pemerintah adalah terus mendorong agar RUU tersebut dapat segera diselesaikan pembahasannya dan disahkan menjadi UU.
Menurut dia, kompromi politik harus terjadi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut juga telah dikomunikasikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para ketua umum partai politik. Supratman pun telah menginstruksikan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Hukum untuk segera berkoordinasi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Badan Urusan Legislasi DPD (BUU DPD), guna memastikan keberlanjutan RUU ini dalam agenda prolegnas.
Sebelumnya, Supratman menyatakan proses pengesahan rancangan UU Perampasan Aset memerlukan mekanisme politik. Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR. Selain itu, ia menuturkan bahwa terdapat opsi rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan menjadi inisiatif pemerintah atau menjadi inisiatif DPR.
