Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyinggung soal kendala yang dialami pemerintah saat akan merekrut talenta digital sebagai abdi negara. Salah satunya karena besaran gaji untuk para talenta digital bisa sangat tinggi sehingga tidak terjangkau dengan kisaran gaji pegawai negara sipil (PNS). “Dan ini enggak bisa dengan gaji kita. Ternyata gajinya untuk talenta digital ada yang Rp 50 juta bahkan Rp 100 juta. Lebih gede dari gaji menteri,” lanjutnya.
Anas mengungkapkan, pemerintah sebelumnya sudah berhasil merapikan birokrasi pusat hingga daerah. Namun, untuk penataan talenta digital ternyata belum semuanya bisa terakomodasi. Meski memerlukan biaya tinggi, menurutnya rekrutmen talenta digital tetap dibutuhkan karena bisa memberi dampak yang besar kepada administrasi publik dan pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia belajar dari sejumlah negara terlebih dulu sebelum menerapkan kebijakan untuk talenta digital. Anas mengungkapkan, negara-negara dengan sistem pemerintahan berbasis teknologi baik, rata-rata memiliki capaian kinerja yang baik. Misalnya untuk kemudahan berusaha atau mengawasi potensi korupsi.
Anas juga menyinggung pemerintah daerah (pemda) yang tidak memaksimalkan pemanfaatan kuota rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk lulusan baru (fresh graduate). Padahal menurutnya Presiden Joko Widodo telah mengizinkan Kemenpan RB membuka kesempatan 600 ribu formasi CPNS yang bisa dimaksimalkan oleh lulusan baru.
