Baru-baru ini pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie soal usulan pajak untuk judi online, kontroversial. Nailul Huda Peneliti Center of Digital Economy and SME, Indef, menilai bahwa pernyataan tersebut bisa menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menurut Nailul, Menkominfo menyebut bahwa itu hanya usulan. Tetapi, kata dia, Menkominfo sendiri yang menyampaikan hal tersebut ke publik bahwa judi online bisa diberikan pajak. Sebaliknya, Nailul berpandangan bahwa tentu negara harus ketat dengan undang-undang yang sudah ada bahwa perjudian sudah dinyatakan ilegal di mata hukum.
Nailul juga melihat bahwa judi online berkaitan dengan pinjaman online (pinjol). Sebab peningkatan penggunaan pinjol juga seiring dengan pertumbuhan judi online. PPATK mencatat transaksi judi online mencapai Rp 200 triliun per Agustus 2023. Sementara itu, pinjol tumbuh pesat di Indonesia, meningkat 71 persen pada Desember 2022. Pada Juni 2023, pinjaman rata-rata untuk pemuda di bawah 19 tahun mencapai Rp2,3 juta, sementara untuk usia 20-34 tahun adalah Rp2,5 juta, padahal pendapatan rata-rata pemuda hanya Rp2 juta per bulan. Masalah ini semakin memprihatinkan karena pendapatan pemuda lebih rendah daripada utang mereka dari pinjol. Oleh karena itu, diperlukan tindakan konkret untuk mengatasi maraknya pinjol ilegal.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan dirinya berkomitmen memberantas judi online sejak dia menjabat beberapa waktu lalu. Di tengah upaya tersebut ia mengatakan justru ada pihak yang mengusulkan agar judi online dikenakan pajak. Meski begitu, ia tidak dalam mendukung usulan tersebut sebab persoalan judi online perlu didiskusikan secara dingin. Menurutnya, persoalan judi online bukan soal larangan dan teknologinya. “Kalau kita larang sementara ini transaksional, polisi juga sudah bilang sama saya, ‘pak ini transaksional’, kita tangkap dia di Kamboja, Kamboja legal lho judi, ditangkap di Thailand, Thailand legal lho judi, jadi di ASEAN cuma kita saja yang nggak jelas,” ujar dia.
