Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar rapat tertutup dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 1 Juli 2025. Rapat yang digelar hampir 4 jam tersebut salah satunya membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah swasta gratis. Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengatakan pembahasan itu meliputi teknis pelaksanaan kebijakan dan pembagian anggaran.
Kendati demikian, Abdul Mu’ti menuturkan rapat tersebut masih sangat dini, sehingga belum bisa memberikan kepastian apa pun pada pelaksanaan putusan MK itu. Ia berujar Kementerian juga belum bisa memberikan kepastian kapan keputusan MK soal sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP ini akan berlaku.
“Nanti rapat lagi, karena kami harus menunggu kesepakatan DPR soal anggaran dan lain-lain,” tutur Mu’ti saat ditanya awak media soal kemungkinan penerapan sekolah swasta gratis di tahun ajaran 2025/2026. “Tapi intinya kami menyampaikan bahwa di Kementerian sudah membahas apa sih sesungguhnya makna dari keputusan MK itu,” tuturnya.
