Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) seharusnya memanggil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud untuk membahas polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar. Menurut dia, dialog antara Mendagri dan Gubernur Kaltim diperlukan agar polemik tidak berlarut-larut dan kebijakan yang diambil tetap mengacu pada asas kepantasan serta fungsi.
Politikus Partai Demokrat itu berpandangan, polemik mobil dinas mewah ini erat kaitannya dengan kepekaan pemimpin dalam melihat situasi di tengah masyarakat. Ujang pun mengingatkan agar seluruh pejabat di daerah, termasuk Gubernur Kaltim agar mengedepankan sense of crisis demi menghindari polemik di masyarakat. Ia juga menekankan bhw pembangunan infrastruktur di daerah semestiny tetap menjadi prioritas utama kepala daerah.
Diberitakan sebelumnya, pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar menuai sorotan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Rudy Mas’ud menegaskan dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk operasional di daerah.