Permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dalih turunnya prestasi dinilai membingungkan. Sebab, partainya penyebab Lembaga Antirasuah melempem. “Dalam hal ini PDIP adalah partai penguasa yang jadi salah satu barisan pelopor untuk melemahkan KPK melalui revisi undang-undang yang melucuti kewenangan KPK,” kata pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro, Rabu (23/8).
Herdiansyah menyebut PDIP dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya mempertanggungjawabkan penurunan prestasi KPK saat ini usai pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mereka diharap tidak menyembunyikan tangannya dengan meminta pembubaran. Presiden juga dinilai tidak pernah tegas untuk meningkatkan prestasi KPK. Buktinya, kata Herdiansyah, Kepala Negara memberikan restu perpanjangan jabatan para komisioner Lembaga Antirasuah saat ini.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap, pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK. Lembaga Antikorupsi dinilai tidak lagi efektif.
