Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meminta tambahan anggaran sebesar Rp48,4 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah per tahun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, anggaran Kementerian PKP untuk tahun depan hanya Rp5,1 triliun, sementara total kebutuhan mencapai Rp53,6 triliun. Ara berharap dukungan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) dari Kementerian Keuangan agar program ini dapat terkoordinasi dengan baik, khususnya dalam mengatasi tantangan logistik dan manajemen proyek.
Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan perumahan layak, tetapi juga memiliki dampak besar pada perekonomian Indonesia. Pembangunan rumah diperkirakan dapat menciptakan 5-6 juta lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan konsumsi material konstruksi seperti semen, kayu, dan aluminium. Dengan target pembangunan 3 juta unit per tahun, termasuk di lahan pedesaan dan perkotaan, program ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.
Hashim juga menyoroti bahwa program serupa telah sukses diimplementasikan di berbagai negara, seperti China, Singapura, dan Korea Selatan, yang menunjukkan kontribusi signifikan sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di China, misalnya, sektor ini menyumbang hingga 25% dari GDP selama 35 tahun terakhir. Dengan target ambisius mencapai 15 juta unit dalam lima tahun dan 30 juta unit dalam satu dekade, program ini diharapkan mampu mengubah wajah perumahan Indonesia sekaligus memberikan dorongan besar bagi perekonomian nasional.
