Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo tidak pernah meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia mengaku sering mendengar masyarakat di daerah yang mempertanyakan sikap pemerintah lantaran meminta maaf kepada PKI. “Sekarang kalau saya di daerah, ‘pak kenapa PKI dimaafkan?’ Ndak ada, kenapa Presiden minta maaf ke PKI, ndak ada, itu hoaks. Presiden tidak pernah meminta maaf kepada PKI,” kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024 di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5).
Mahfud mengatakan yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya beberapa waktu lalu adalah pengakuan dan penyesalan mengenai praktik pelanggaran HAM berat masa lalu. “Presiden mengakui telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam 13 kasus itu, tertulis 14, karena W
asior dan Wamena semula jadi satu, sekarang dipisah, Presiden menyesal telah terjadi itu,” kata dia. Pada awal tahun ini, Jokowi mengakui 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat terjadi di Indonesia. Ia pun menyesalkan berbagai pelanggaran HAM berat itu terjadi dalam sejumlah peristiwa. Jokowi mengaku telah membaca secara saksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2022. Ia menyebut antara lain peristiwa 1965-1966, penembakan misterius tahun 1982-1985, tragedi Rumah Geudong di Aceh tahun 1989, penghilangan orang paksa di tahun 1997-1998, dan kerusuhan Mei 1998.
