Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan melawan mafia regulasi dan membongkar praktik-praktik tidak sehat yang selama ini menghambat tenaga kerja untuk masuk ke pasar kerja. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyampaikan Kemenaker akan menggandeng berbagai pihak untuk mengurai kepentingan-kepentingan yang menumpuk dalam regulasi dan memastikan dunia kerja Indonesia lebih terbuka dan adil bagi semua kalangan.
Pria yang akrab disapa Noel ini juga menyinggung soal tingginya angka pengangguran dari lulusan sarjana, yang disebut-sebut mencapai satu juta orang. Menurutnya, setelah ditelusuri, banyak dari mereka sebenarnya bukan tidak mampu bekerja, tetapi terhambat regulasi yang mempersulit masuk ke dunia kerja profesional. Ia mengambil contoh dari sektor kesehatan seperti farmasi dan kedokteran. Lulusan dari jurusan tersebut umumnya masih harus melanjutkan pendidikan profesi sebelum bisa bekerja secara legal. Namun sayangnya, pendidikan profesi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Sebagai bentuk respons terhadap gelombang PHK, Immanuel menyatakan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah intervensi. Salah satunya adalah meninjau regulasi yang dinilai menghambat dunia usaha, dengan kemungkinan direvisi bahkan dihapus. Langkah ini dianggap penting agar iklim usaha kembali bergairah dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pemerintah juga disebut tengah menyusun kebijakan strategis yang diarahkan untuk menurunkan angka pengangguran.