Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa subsidi listrik menjadi fokus utama dalam program bantuan sosial pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu yang ekonominya terdampak. Saat ini, pemerintah sedang menghitung alokasi subsidi bagi pengguna listrik di bawah 1.300 watt agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat. Dengan data penggunaan listrik yang sudah tercatat oleh PLN, pemerintah berharap bantuan ini akan lebih tepat sasaran dibandingkan bantuan langsung tunai (BLT) yang sering menimbulkan risiko penyalahgunaan.
Menurut Luhut, subsidi listrik dirancang tidak hanya untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong pergerakan ekonomi. Stimulus ini akan memberikan dukungan bagi rakyat yang menghadapi kesulitan ekonomi tanpa menambah tekanan pada anggaran negara. Ia menekankan bahwa bantuan ini dilakukan melalui mekanisme yang efisien, menghindari distribusi dalam bentuk uang tunai yang berisiko digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif.
Dengan penerimaan pajak yang baik dan surplus pada APBN, pemerintah memiliki cukup dana untuk membiayai subsidi listrik. Luhut memastikan anggaran yang tersedia akan digunakan secara tepat dan efisien untuk mengurangi beban masyarakat miskin sekaligus mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang. Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, ingin memastikan bahwa kebijakan bantuan sosial seperti subsidi listrik benar-benar membantu rakyat tanpa meningkatkan beban ekonomi mereka.
