Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merespons kebijakan terbaru pemerintah perihal liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg). Mulai 1 Februari, Pemerintah mengatur penyaluran gas melon hanya lewat pangkalan resmi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membantah penyaluran gas LPG 3 kg hanya melalui pangkalan resmi sebagai pembatasan gas subsidi. Ia menegaskan kuota tetap sama, harganya juga. Hanya saja, kata Bahlil, saat ini masih dalam masa transisi. Sebelumnya, masyarakat terbiasa membeli di pengecer.
Merespons hal ini YLKI mengatakan, Pemerintah dan Pertamina harus menjamin adanya ketersediaan gas elpiji 3 kg di pasaran. Pertamina menurut Tulus, harus memberikan parameter berapa jarak terjauh pangkalan bisa diakses oleh konsumen. Jangan sampai masyarakat harus menempuh berkilo-kilo meter untuk mencapai pangkalan gas. Ini tentu akan menyulitkan konsumen dalam mengakses LPG. Apalagi jika hal itu terjadi di luar pulau Jawa, atau di luar perkotaan.
