Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menekankan pentingnya efisiensi dalam anggaran pemungutan suara ulang (PSU) di 24 wilayah, yang diperkirakan mencapai Rp 1 triliun. Ia juga menyoroti perlunya menjaga kualitas PSU, transparansi, serta mencegah potensi korupsi. Selain itu, ia memprediksi tingkat partisipasi dalam PSU akan lebih rendah dibandingkan Pilkada serentak sebelumnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa dana PSU sebagian besar akan ditopang oleh APBN, karena kemampuan pemerintah daerah hanya sekitar 30% dari total biaya. Komisi II DPR mendorong tambahan anggaran APBN sebesar Rp 700 miliar agar PSU dapat dilaksanakan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU.
