Pengakuan Kemendiktisaintek yang tak bisa mencairkan tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen berstatus ASN memancing pertanyaan publik terhadap komitmen pemerintah pada sektor pendidikan selama ini. Sekjen Kemdiktisaintek Togar M Simatupang menegaskan pihaknya tak bisa membayarkan tukin dosen ASN selama 2020-2024. Alasannya, kata Togar, tukin dosen ASN Kemdiktisaintek selama periode itu tak pernah dianggarkan.
Pemerhati pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subkhan menilai pernyataan pemerintah hanya mengonfirmasi dugaan Kementerian Pendidikan di era Nadiem Makarim sebelumnya tak memberi perhatian pada pendidikan tinggi. Menurut Edi, pengakuan Sekjen Kemendiktisaintek soal Tukin dosen hanya melengkapi cerita bahwa Nadiem selama ini jarang berkunjung ke perguruan tinggi atau kampus. Padahal, selama menjabat dia sering diundang, mulai dari untuk menghadiri dies natalis, seminar, atau diskusi.
Anggota Komisi X DPR, Lalu Hadrian mengamini bahwa tukin dosen yang tak dibayarkan selama empat tahun terakhir sejak 2020-2024 akan berujung buntu. Lalu mengungkap beberapa alasan. Pertama, perubahan nomenklatur kementerian. Kedua, tak ada dasar tukin tersebut bisa dicairkan. Menurut dia, Kepmendikbudristek Nomor 447 Tahun 2024 tentang Profesi, Karir, dan Penghasilan Dosen, juga tidak bisa dijadikan payung hukum untuk mencairkan tukin karena faktanya tak dianggarkan di tahun tersebut. Lalu mengaku tak tahu persis alasan tukin dosen tak pernah dianggarkan. Namun, dia memastikan Komisi X DPR akan mengawal pencairan tukin di tahun-tahun berikutnya. Dia juga meminta agar Presiden segera mengeluarkan Perpres pencairan Tukin yang telah dianggarkan DPR.
