Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mardani Maming tidak menggiring opini. Hal tersebut disampaikan KPK lantaran mantan bupati Tanah Bumbu mengaku dikriminalisasi terkait status tersangka dan pencekalan. “KPK berharap pihak-pihak tertentu tidak menghembuskan opini tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Dia menegaskan, pembentukab opini tersebut justru akan kontraproduktif dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi. KPK meminta semua pihak yang terlibat perkara agar bersikap kooperatif agar proses penanganan perkara ini dapat berjalan secara efektif dan para pihak segera mendapatkan kepastian hukum.
Sebelumnya, Mardani Maming menuding adanya mafia hukum di Indonesia dan memina negara tidak boleh kalah oleh mafia hukum. Hal tersebut lantaran Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Selatan itu ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Maming mengaku belum menerima surat penetapan tersangka. Bendahara Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (Bendum PBNU) tersebut menyesalkan mengapa publik mengetahui lebih dahulu terkait statusnya itu. Terkait kasus tersebut, KPK hingga kini masih belum terbuka terkait kasus yang dugaan korupsi yang saat ini menjerat Mardani Maming. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, kasus yang menjerat Mardani akan dipublikasikan segera.
