Komisi III DPR memandang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang sudah saatnya untuk direvisi. Karena, undang-undang yang ada sekarang belum mengatur banyak hal terkait perkembangan narkotika saat ini.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari memandang, revisi UU Narkotika menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk melihat permasalahan narkotika tak hanya dari pendekatan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesehatan dan keadilan. “Permasalahan narkotika tidak hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga kesehatan dan terbuka pada upaya dekriminalisasi pengguna narkotika, dan mendorong tata kelola peredaran narkotika yang efektif, terukur, dan strategis demi kemaslahatan bangsa,” ujar Taufik dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Kamis (31/3/2022). Ia menjelaskan, permasalahan narkotika menjadi permasalahan yang melahirkan masalah lain. Salah satunya adalah kapasitas berlebih yang terjadi di banyak lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Saat ini, 70 persen kapasitas lapas dan rutan diisi oleh narapidana kasus narkotika. Di samping itu, narkotika menjadi persoalan sosial terbesar ketiga setelah pencurian dan minuman keras (miras).
Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mampu menyelesaikan dinamika dan perkembangan narkotika. Undang-undang tersebut juga belum mampu memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia.
