Kementerian PPN/Bappenas menyatakan bahwa isu kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga akan masuk isu strategis pemerintah. Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Amich Alhumami mengatakan kedua isu tersebut akan masuk dalam RPJPN 2025-2045. Amich menyatakan bahwa kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi semakin sulit terwujud. Sebab, masih adanya norma sosial budaya yang melanggengkan diskriminasi dan perlakuan salah.
Menurut Amich, saat ini peran dan fungsi keluarga yang belum optimal menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda. Ini disebabkan oleh perkawinan yang tidak tercatat, perkawinan anak, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.
Sementara itu, ketimpangan gender yang terjadi menjadi salah satu penghambat penting dalam pelaksanaan pembangunan yang inklusif. Menurut Amich, hal itu disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya representasi perempuan dalam jabatan strategis yang rendah.
