Pemerintah Indonesia sedang terus mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mungkin terjadi dampak geopolitik global, terutama akibat ketegangan di Timur Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor. Menurut Afriansyah, konflik global saat ini memberikan tekanan pada perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas lapangan pekerjaan.
Sebagai langkah konkret, Afriansyah mengatakan pemerintah memperkuat berbagai program ketenagakerjaan. Hal tersebut untuk membantu masyarakat tetap mendapatkan peluang kerja di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Salah satu inisiatif yang direncanakan, yakni memperluas program Magang Nasional dengan meningkatkan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang pada 2026. Program ini ditujukan untuk membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri yang makin kompetitif.
Selain program magang, pemerintah juga membuka pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK melalui balai pelatihan kerja dengan kuota 70 ribu pelatihan. Afriansyah pun mengajak masyarakat untuk mendaftar berbagai pelatihan tersebut melalui aplikasi SIAPKerja. Para peserta dapat mengikuti program magang dan pelatihan vokasi nasional.