Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa kementeriannya hanya menerima alokasi anggaran sebesar Rp5,078 triliun untuk tahun 2025, meskipun ditargetkan membangun tiga juta rumah. Pada tahun 2024, anggaran yang diterima mencapai Rp14 triliun, namun hanya sekitar 200 ribu rumah yang berhasil dibangun. Dengan anggaran terbatas untuk tahun mendatang, Maruarar menguraikan lima prioritas penggunaan dana, termasuk pembangunan rumah susun untuk aparatur negara dan masyarakat berpenghasilan rendah, serta pembangunan infrastruktur perumahan dan dukungan manajemen.
Untuk mencapai target tiga juta rumah, Kementerian Perumahan berencana menggunakan lahan sitaan dan lahan milik BUMN. Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan, Jaksa Agung, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk memastikan kepastian hukum dalam penggunaan lahan tersebut. Ia berharap lahan-lahan ini dapat diberikan kepada masyarakat dengan dukungan hukum yang kuat agar pembangunan perumahan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
Mengenai pelaksanaan pembangunan, Ara menyebut bahwa pihak yang akan membangun rumah di lahan tersebut bisa berasal dari pemerintah maupun swasta, tergantung pada aturan yang akan ditetapkan. Ia juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam proses ini, namun tetap mematuhi regulasi yang ada. Keputusan terkait skema pasti untuk pembangunan rumah ini akan dibahas dalam pertemuan lanjutan dengan beberapa kementerian dan lembaga lainnya untuk memastikan rencana dapat terealisasi dengan dukungan lintas lembaga.
