Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta segera menandatangani surat keputusan (SK) pemecatan (PTDH) Irjen Ferdy Sambo dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan bersih-bersih internal. Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, saat ini masyarakat menanti respons Sigit setelah Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri menolak upaya Ferdy Sambo supaya tidak dipecat. “Apakah Kapolri akan cepat mengeluarkan SK PTDH atau masih menunggu waktu lagi?” kata Bambang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/9/2022).
Menurut Bambang, sebelum Sigit menandatangai SK PTDH itu maka Sambo masih dinyatakan sebagai anggota Polri. Dia mengatakan, jika Sigit tak kunjung meneken SK pemecatan Sambo maka kemungkinan bisa menimbulkan asumsi di tengah-tengah masyarakat terkait komitmennya untuk memecat polisi yang bermasalah atau melakukan kejahatan.
Sebelumnya, Komisi Banding Polri menolak permohonan banding Ferdy Sambo atas keputusan komisi kode etik profesi (KKEP) dan tetap menjatuhkan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan. Sebanyak 5 jenderal Polri langsung menandatangani keputusan penolakan permohonan banding etik terhadap Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Ferdy Sambo dalam sidang pada Senin (19/9/2022) lalu.
