DEWAN Pakar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Sri Yunanto, menekankan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mencapai zero attack serta deklarasi kembalinya ribuan anggota Jamaah Islamiyah (JI) ke NKRI harus menjadi titik pijak strategi pemerintah baru. Namun, ia mengingatkan agar pendekatan keamanan tidak berujung pada tindakan represif. Hal tersebut ia sampaikan saat webinar bertajuk ‘Strategi Penanggulangan Terorisme Era Pemerintahan Prabowo-Gibran’, Senin (12/1/2026).
Pimpinan LHKP PW Muhammadiyah, Ristan Alfino, menyampaikan bahwa peristiwa ledakan di sebuah sekolah di Jakarta serta ketidakpastian global saat ini perlu disikapi dengan strategi komprehensif. Menurutnya, situasi ini rentan menjadi lahan persemaian ideologi berbasis kekerasan. Senada dengan hal tersebut, Antropolog Universitas Indonesia, Amanah Nurish, menyoroti krisis ekonomi dan lingkungan sebagai pintu masuk terorisme. Ia mengusulkan Model DRIA (Disintegration, Reconstruction, Integration, Alienation) untuk memetakan keretakan identitas di masyarakat.
Sementara itu, pendiri Rakhsa Initiative, Wahyudi Djafar, menyoroti ancaman penyalahgunaan AI dalam memicu kekerasan ekstrem. Ia menekankan pentingnya pembatasan peran militer karena penanggulangan terorisme di Indonesia berada dalam ranah sistem peradilan pidana (criminal justice system). Wahyudi juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam narasi keamanan global yang militeristik, melainkan mengedepankan tata kelola keamanan yang transparan dan partisipatif.