Presiden Jokowi meminta Amerika Serikat (AS) mendukung Indonesia memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Permintaan Jokowi ini menjadi satu dari enam poin yang disepakati usai dirinya bertemu Presiden AS Joe Biden pada Senin (13/11). Jokowi bertemu Biden di Gedung Putih sebelum menghadiri KTT APEC 2023 di San Fransisco, AS. “Presiden RI (Jokowi) menyampaikan agar Amerika Serikat dapat mendukung upaya mempercepat transisi energi Indonesia, termasuk program early retirement atau pensiun dini PLTU dan pengembangan jaringan transmisi serta distribusi kelistrikan Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Retno mengatakan Jokowi dan Biden sepakat soal pentingnya pendanaan untuk suntik mati PLTU dari Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP merupakan salah satu kesepakatan dari negara maju alias G7 yang menyebut siap membantu transisi energi Indonesia. Pendanaan JETP sebesar US$20 miliar atau setara Rp314 triliun disepakati dalam KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan adalah yang paling getol menagih AS dan negara G7 soal duit Rp314 triliun. Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga kerap menyinggung kesepakatan JETP. Teranyar, Sekretariat JETP Indonesia sudah merilis draf dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). Dalam dokumen ini, mereka merinci dua PLTU yang menjadi target utama pensiun dini.
Pertama, PLTU Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Jawa Barat yang seharusnya pensiun alami pada 2042, namun dipercepat ke 2037. Pensiun dini PLTU berkapasitas 969 megawatt (MW) ini membutuhkan investasi setidaknya US$870 juta atau setara Rp13,8 triliun. Kedua, PLTU Cirebon-1 yang mengamankan pasokan listrik Jawa, Madura, dan Bali yang rencananya disuntik mati pada 2037. Setidaknya dibutuhkan US$300 juta alias Rp4,7 triliun untuk menyuntik mati PLTU ini.
