Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi menanggapi soal pelarangan ekspor bijih bauksit. Ia menepis bahwa bahwa smelter di Tanah Air belum mampu memproduksi bijih bauksit agar mendapatkan nilai tambah. Menurutnya Indonesia siap mengolah sendiri bahan baku menjadi alumina dan alumunium. Adapun Presiden Jokowi resmi mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Jokowi menyebut larangan ini akan diterapkan bersamaan dengan upaya mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai hilirisasi bauksit akan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ihwal kapasitas smelter yang masih sangat terbatas. Namun, menurutnya larangan ekspor bauksit akan memaksa pengusaha bauksit untuk membangun smelter. Karena itu, Fahmy menyarankan agar pemerintah harus memberikan insentif fiskal berupa tax holiday, tax allowances, dan bebas pajak impor untuk peralatan smelter.
Di sisi lain, Fahmy menyebut larangan ekspor bauksit dalam jangka pendek akan menurunkan pendapatan ekspor hingga Rp 21 triliun per tahun. Tetapi dalam jangka panjangnya, seiring meningkatnya nilai tambah dari hasil hilirisasi dan produk turunan bauksit, pendapatan Indonesia bisa meningkat hingga Rp 62 triliun per tahun.
