Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan memberikan sanksi kepada industri yang tidak memenuhi standar operasional dan berkontribusi menyebabkan pencemaran udara di Jabodetabek. Bahkan, Jokowi menegaskan akan menutup industri-industri yang masih membandel dan tidak menggunakan sistem scrubber untuk menghilangkan polutan dari gas buang hasil proses industrinya. “Sanksi pasti dan bisa ditutup. Saya kemarin di rapat sudah sampaikan, kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini,” ujar Jokowi seusai meninjau SMKN Jawa Tengah di Kota Semarang, Rabu (30/8/2023).
Jokowi menyampaikan, tindakan tegas dari pemerintah perlu dilakukan karena polusi udara sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Jokowi, pencemaran udara di Jabodetabek ini membutuhkan penanganan bersama dari seluruh pihak. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peralihan moda transportasi pribadi ke transportasi massal untuk mengurangi jumlah kendaraan yang melintas.
“Dibutuhkan usaha bersama-sama semuanya, yang dilakukan juga semuanya harus melakukan. Perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik, ke transportasi massal,” kata dia. Untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek, Jokowi juga meminta agar perkantoran diwajibkan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Pemerintah, kata Jokowi, juga telah melakukan modifikasi cuaca TMC, menerapkan kebijakan work from home (WFH), serta melakukan pengawasan terhadap operasional berbagai industri, termasuk PLTU. Meski demikian, Jokowi menyebut bahwa upaya untuk mengatasi polusi udara membutuhkan waktu.
