Generasi Muda Pembaharu Indonesia (GEMPAR Indonesia) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Yang terbaru ialah peristiwa pembubaran paksa kegiatan ibadah di sebuah Rumah Doa di Koto Tangah Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (27/7).
Ketua Umum GEMPAR Indonesia, Yohanes Sirait meminta Presiden Prabowo mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama yang gagal menjadi garda terdepan dalam mengawal kebebasan beragama sebagaimana dijamin UUD 1945. Yohanes mencatat sepanjang sembilan bulan pemerintahan Presiden Prabowo, pihaknya mencatat telah terjadi setidaknya 16 kali peristiwa intoleransi berbasis agama. Insiden ini bervariasi mulai dari penolakan pendirian rumah ibadah, persekusi dan pembubaran kegiatan ibadah, hingga teror ancaman bom di tempat ibadah. Ia mengatakan peristiwa di Padang adalah bukti nyata bahwa negara masih belum sepenuhnya hadir untuk melindungi hak konstitusional setiap warganya.
Yohanes mengatakan aktor utama di balik regresi ini adalah kombinasi dari aktor non-negara, seperti ormas keagamaan, kelompok warga yang agresif dan aktor negara, yakni pemerintah daerah, kepolisian yang permisif atau melakukan pembiaran atas peristiwa ini. Misalnya, kasus pelarangan ibadah Natal di Cibinong (Desember 2024) menunjukkan peran aparat keamanan yang lebih memilih mediasi yang merugikan korban demi menjaga kondusivitas, alih-alih menegakkan hak konstitusional untuk beribadah.
