Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menanggapi aksi kekerasan dan pembunuhan di luar hukum yang diduga dilakukan sekelompok personel TNI terhadap warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Usman mengatakan aparat TNI seharusnya bertugas melindungi rakyat, bukan terlibat dalam kekerasan terhadap warga sipil, apalagi yang berujung pembunuhan.
Dia mendesak Markas Besar TNI untuk segera mengungkap secara tuntas dan menindak tegas semua pihak yang terlibat, baik yang bertugas di lapangan maupun di tingkat komando. “Pangdam I Bukit Barisan dan jajarannya juga harus turut bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan tersebut,” kata Usman melalui keterangannya, Senin (11/11).
Usman mengatakan penanganan kasus ini tidak cukup dengan menghukum prajurit di lapangan. Pimpinan di tingkat komando harus diperiksa guna memastikan apakah ada keterlibatan langsung atau membiarkan anak buah mereka melakukan insiden tersebut. Ini penting agar penanganan berjalan adil dan tuntas. Lebih lanjut, Usman juga mendesak Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk turun tangan melakukan penyelidikan dan memberikan perlindungan kepada korban, keluarga korban, dan saksi untuk mengawal kasus ini terungkap secara terang benderang demi terciptanya keadilan bagi para korban.
