Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeklaim telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Koordinator Divisi Hukum KPU RI, Mochamad Afifuddin, berujar bahwa pihaknya membentuk tim penyelesaian sengketa pemilu di MK untuk pilpres dan pileg.
Pria yang akrab disapa Afif itu menambahkan, KPU juga melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi bahkan sampai ke level kejadian-kejadian di TPS. Pada prinsipnya, kata dia, KPU melakukan persiapan sedari awal dalam menghadapi PHPU dengan menyiapkan tim internal dan eksternal. Mereka juga menyusun prosedur operasional standar (SOP) internal untuk manajemen penanganan perkara PHPU di MK. Sebagai informasi, jangka waktu pengajuan permohonan ke MK untuk Pilpres paling lama 3 hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU. Sementara itu, tenggat sejenis untuk Pileg paling lama 3 x 24 jam sejak pengumuman perolehan suara oleh KPU.
Di sisi MK sendiri, lembaga tersebut sudah menggelar simulasi akbar dukungan penanganan perkara sengketa pemilu/PHPU yang diikuti semua pegawai dalam Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU 2024 pada Rabu (6/3/2024).
