Pada zaman modern seperti ini masyarakat amat tergantung pada sistem teknologi informasi. Begitu pentingnya fungsi sistem teknologi informasi itu, pemerintah perlu menata pemanfaatan sistem teknologi informasi. Jika tidak dikelola dengan baik dan benar, tentunya bisa menjadi faktor pemicu disrupsi dalam berpolitik dan berbangsa di Tanah Air. Terlebih, Indonesia kini tengah memasuki tahun politik.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsda Arif Mustofa pada acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi bertajuk Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka meningkatkan keamanan siber guna menghadapi Pemilu tahun 2024. Arif mengatakan, berbagai infrastruktur dan sistem informasi dalam Pemilu nantinya memiliki potensi kerawanan terhadap serangan siber. Karena itu, menurut Arif, infrastruktur dan aplikasi sistem informasi itu harus disiapkan secara cermat dan teliti, serta memenuhi standar keamanan yang memadai.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat anomali trafik pada periode 1 Januari 2022 sampai 12 Juni 2023 mencapai sekitar satu miliar lebih. Kategori malware activity hingga 57,33%. Hal ini menandakan bahwa Indonesia masih sangat rawan terhadap serangan siber.
