Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap menjadi sinyal bakal total melakukan perlawanan atas hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Menurut rekapitulasi KPU, Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024.
“Secara elektoral, perlawanan PDI-P ini mengirimkan pesan kepada basis-basis pendukungnya bahwa partai pimpinan Megawati ini akan berjuang habis-habisan atau mengoptimalkan semua kanal-kanal konstitusional untuk ‘menggugat’ kemenangan Prabowo-Gibran,” kata Direktur Ekskutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Rabu (3/4/2024).
Agung menyayangkan PDI-P baru melayangkan gugatan itu usai Pilpres 2024 digelar. Padahal menurut dia, jika PDI-P mempersoalkan keabsahan Gibran sebagai peserta Pilpres 2024 maka seharusnya dilakukan tidak lama setelah proses pendaftaran di KPU. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PDI-P menggugat KPU ke PTUN pada Selasa (2/4/2024) karena lembaga itu dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum PDI-P Gayus Lumbuun mengatakan, dalam gugatan yang teregistrasi dengan nomor perkara 133/G/2024/PTUNJKT itu menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Menurut Gayus, yang menjadi fokus gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN adalah soal landasan hukum dalam hal administrasi pendaftaran peserta Pilpres 2024.
