Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan polemik terkait pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto perlu diurai melalui dialog kebangsaan yang terbuka dan menyeluruh. Haedar menyebut sejarah bangsa Indonesia kerap diwarnai tarik ulur dalam pemberian gelar pahlawan karena belum tercapainya titik temu dalam memandang tokoh secara utuh.
Dia mencontohkan Presiden pertama RI, Soekarno, yang sempat tertunda mendapat gelar Pahlawan Nasional karena perdebatan semacam itu. “Dulu kita kontroversi soal Bung Karno. Padahal beliau adalah tokoh sentral, proklamator, dan lain sebagainya,” ujarnya. Menurut Haedar, hal serupa juga pernah terjadi pada tokoh-tokoh dari kekuatan masyarakat, seperti Muhammad Natsir dan Buya Hamka, yang sempat mengalami kesulitan dalam proses pengusulan gelar pahlawan, namun akhirnya mendapatkan pengakuan negara.
Haedar berharap bangsa Indonesia tak lagi mengulang pola tersebut. Dia mengajak semua pihak melihat tokoh bangsa secara lebih utuh dan menjadikan proses penilaian kepahlawanan sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional.
