Rencana penyematan pangkat Jenderal Kehormatan (HOR) kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dianggap hanya sebagai wujud transaksi politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Rencana pemberian gelar tersebut lebih merupakan langkah politis dari Jokowi dan bagian dari transaksi kekuasaan politik elektoral,” kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri saat dihubungi pada Selasa (27/2/2024).
Prabowo merupakan calon presiden (Capres) nomor urut 2, berpasangan dengan calon wakil presiden (Cawapres) yang merupakan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Presiden Jokowi pada awal pekan ini menyatakan bersama kabinetnya mulai membahas program makan siang gratis supaya masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2025.
Padahal, program itu adalah salah satu yang digaungkan Prabowo sepanjang masa kampanye Pilpres 2024. Gufron juga menganggap rencana pemberian gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo merupakan langkah keliru. Sebab menurut Gufron, jejak karier militer Prabowo tercoreng dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Prabowo bakal menerima pangkat jenderal kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Upacara penyematan itu akan dilaksanakan pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024). Juru bicara Kementerian Pertahanan RI Dahnil Anzar mengatakan, rencana penyematan pangkat jenderal kehormatan ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didasarkan atas dedikasi dan kontribusi di bidang militer dan pertahanan.
