Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diberhentikan sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan pengumuman tersebut, dan saat ini pemberhentian masih menunggu keputusan resmi dari Presiden sesuai ketentuan undang-undang. Penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dengan dugaan pemerasan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), berbuah desakan dari koalisi masayarakt sipil dan aktivis antikorupsi agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera memberhentikan sementara Firli.
Pimpinan KPK periode 2011-2015 Bambang Widjojanto atau BW kemudian menyoroti apa langkah selanjutnya? “Tidak ada pilihan lain, penetapan tersangka itu harus dilanjutkan dengan berbagai langkah hukum lainnya. Diyakini, tindakan Firli tidak berdiri sendiri karena korupsi adalah well organisme crime. Itu sebabnya diduga, ada pihak lain yang juga terlibat,” katanya Presiden Jokowi kemudian dikabarkan telah menandatangani Keputusan Presiden Pemberhentian Sementara Ketua KPK Firli Bahuri pada Jumat malam, 24 November 2024.
Sementara itu, ketika diminta tanggapannya, Presiden Joko Widodo tidak banyak berkomentar. Ia hanya menegaskan pentingnya menghormati proses hukum yang berlaku. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan mengirim surat kepada Presiden terkait penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dewas KPK akan menyurati Presiden Jokowi terkait dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 1999. Pasal tersebut menyatakan bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka diberhentikan sementara dari jabatannya. Firli Bahuri telah mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan status tersangka oleh Polda Metro Jaya dengan Nomor Perkara 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Jadwal sidang pertama telah dijadwalkan pada 11 Desember 2023.
