Pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen dari PDB, dengan nilai mencapai Rp 616,2 triliun. Namun, proyeksi ekonomi menunjukkan potensi pelebaran defisit hingga 2,9 persen dari PDB atau sekitar Rp 800 triliun. Hal ini dipicu oleh kebutuhan anggaran tambahan untuk mendanai berbagai program prioritas, termasuk kebijakan makan bergizi gratis yang rencananya diperluas dari 17,5 juta penerima menjadi 82,5 juta penerima manfaat. Penyesuaian ini berimplikasi pada peningkatan alokasi anggaran dari Rp 71 triliun menjadi sekitar Rp 100 triliun, sehingga berpotensi memperberat beban fiskal negara jika tidak dikelola dengan efisien.
Selain itu, kebijakan swasembada pangan memerlukan tambahan dana sebesar Rp 500 miliar, sementara pembangunan infrastruktur, khususnya proyek Ibu Kota Nusantara, membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan. Kementerian Pekerjaan Umum mengajukan tambahan pendanaan sebesar Rp 60,6 triliun guna memenuhi kebutuhan pembangunan yang masih berlangsung. Dalam konteks ini, meningkatnya belanja infrastruktur di tengah tekanan fiskal dapat menambah risiko ketidakseimbangan dalam postur anggaran negara, terutama jika realisasi proyek tidak selaras dengan efektivitas pembiayaan.
Sementara itu, peningkatan belanja pegawai juga menjadi faktor yang mempersempit ruang fiskal. Pada 2025, belanja pegawai diperkirakan mencapai Rp 521,4 triliun, mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 460,8 triliun. Bertambahnya jumlah pegawai serta pembengkakan struktur kabinet turut mendorong lonjakan pengeluaran negara, yang dapat berimplikasi pada berkurangnya kapasitas pemerintah dalam memberikan insentif kepada sektor swasta maupun masyarakat kelas menengah. Sementara belanja pegawai meningkat, alokasi belanja modal justru mengalami penurunan dari Rp 338,9 triliun pada 2024 menjadi Rp 234,1 triliun, yang dapat berdampak pada laju investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
