Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2024, menjadikannya anggota kesepuluh dalam kelompok ekonomi tersebut. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares, menjelaskan bahwa keanggotaan ini membuka peluang besar bagi Indonesia, terutama dalam hal ekonomi dan diplomasi. BRICS menawarkan pasar yang luas dengan populasi sekitar 900 juta orang, serta potensi peningkatan ekspor, terutama kelapa sawit, yang kini menguasai 62% pasar di negara-negara anggota. Selain itu, BRICS memberikan Indonesia akses ke New Development Bank (NDB) yang dapat mendanai proyek pembangunan, terutama yang berisiko tinggi.
Namun, meski manfaat ekonomi jelas, ada kritik terhadap proses pembuatan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Beberapa pengamat menilai kebijakan ini diterapkan tanpa kajian yang matang dan diskusi yang cukup. Irman Gurmilang Lanti, seorang ahli ekonomi politik, menyatakan bahwa kebijakan ini terlihat tergesa-gesa dan tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai. Ia juga mengungkapkan keprihatinan mengenai ketidakjelasan arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan politik dan ekonomi global yang semakin kompleks, terutama setelah pelantikan Presiden AS, Donald Trump, yang berpotensi memperketat hubungan ekonomi dengan negara-negara BRICS.
Meski demikian, para pengamat juga melihat potensi Indonesia untuk menjadi penghubung antara BRICS dan OECD. Dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia dapat memainkan peran strategis dalam menjembatani kedua kelompok ini. Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat Indonesia bergabung dengan BRICS. Ia menekankan pentingnya adaptasi budaya dan strategi yang tepat agar Indonesia dapat mengoptimalkan peranannya dalam kelompok ini, yang selama ini dikenal memperjuangkan kerjasama Selatan-Selatan.
