Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham Albert Aries mengungkap alasan penundaan pembahasan RKUHP antara pemerintah dengan Komisi III DPR. Sedianya, pembahasan tersebut dijadwalkan dilaksanakan besok pada 21-22 November 2022. Ia menjelaskan, penundaan dilakukan karena tim ahli dan sosialisasi RKUHP bersama Kemenkumham perlu melaporkan hasil sosialisasi kepada Presiden Joko Widodo.
“Karena hasil sosialisasi dan dialog publik RKUHP, serta penyempurnaannya (penghapusan, reformulasi, penambahan redaksional termasuk penjelasan, dan reposisi dari draf RKUHP) perlu untuk dilaporkan dahulu ke Presiden Jokowi oleh Menkumham, Wamenkumham, dan perwakilan tim ahli dan sosialisasi RKUHP,” ujar dia. Albert menuturkan setelah menghadap ke Jokowi, pembahasan RKUHP kemungkinan akan digelar pada 23 November 2022.
Sementara itu, Anggota Komisi III Fraksi, Taufik Basari berharap ditundanya pembahasan RKUHP agar pemerintah dapat mengkaji kembali berbagai masukan yang telah diberikan oleh masyarakat. “Saya berharap penundaan ini dalam rangka untuk mengkaji kembali masukan-masukan baik yang disampaikan DPR maupun masyarakat untuk menyempurnakan draf RKUHP dan memastikan tidak ada pasal yang berpotensi bermasalah ke depannya,” ungkap Tobas, Minggu.
