Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendorong aparat kepolisian untuk segera mengambil langkah tegas terhadap praktik premanisme yang menyamar sebagai ormas. Menurutnya, menjelang perayaan Lebaran, sering terjadi tindakan penagihan THR secara paksa melalui prosedur administratif semu yang kerap memberatkan pelaku usaha, padahal kewajiban tersebut telah dipenuhi melalui kontribusi pajak kepada negara.
Ia menilai bahwa perilaku ini, yang kerap terlihat dalam pengelolaan lahan parkir di lingkungan usaha seperti kios dan restoran, sangat mengganggu iklim investasi nasional. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum preman dengan modus operandi penyamaran ormas telah menciptakan ketidakpastian dan keresahan di kalangan pengusaha, sehingga penegakan hukum secara konsisten dianggap sangat penting untuk memulihkan kepercayaan dan stabilitas pasar.
Sahroni menegaskan bahwa penertiban terhadap praktik semacam ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong investasi yang lebih sehat dan berkeadilan. Selain itu, ia juga mengkritisi tindakan sweeping terhadap warung makan yang tetap beroperasi selama Ramadan, yang menurutnya justru penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat non-muslim dan ibu hamil. Langkah tegas dari pihak kepolisian diharapkan mampu mengembalikan ketertiban dan menunjukkan bahwa hukum tidak bisa diabaikan oleh siapapun.
