Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung langkah pemerintah untuk mendata sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan dan dianggap mengganggu aktivitas perekonomian. Cucun menyebut peran ormas seharusnya menjadi komunitas kepanjangan tangan untuk menyukseskan program pemerintah.
Dia menegaskan negara tidak akan memberi ruang untuk ormas yang melakukan aksi kekerasan dan premanisme hingga mengganggu jalannya investasi. Namun, ia meminta pemerintah selektif mendata ormas-ormas yang terkategori meresahkan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan Kemendagri telah meminta para kepala daerah untuk membentuk satuan tugas (Satgas) yang bisa mengkoordinasikan penertiban ormas. Kemendagri juga membuka peluang merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Langkah ini dinilai penting untuk merespons maraknya penyimpangan yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Indonesia.
