Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan penanaman 250 ribu hektare padi pada April 2025. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menyebut Pemerintah Pusat memberikan target kepada Pemprov Jateng untuk memproduksi 11 juta ton padi. Menjelang musim kemarau, Luthfi mendorong para bupati/wali kota di Jateng agar menggenjot target luasan penanaman padi. Hal itu agar target produksi padi sebanyak 11 juta ton tahun ini bisa tercapai.
Menurut Luthfi, sejauh ini produksi padi di Jateng sudah mencapai 4,9 juta ton. Dia optimistis target 11 juta ton dapat dicapai. Selama empat tahun terakhir, hasil produksi padi dan beras di Jateng konsisten mengalami penurunan. Jateng diketahui merupakan salah satu provinsi penyumbang produksi padi terbesar nasional. Mengutip data yang diunggah Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng di situs webnya, angka produksi padi di Jateng dari 2021 hingga 2024 secara berturut-turut adalah 9.618.657 ton, 9.356.445 ton, 9.084.108 ton, dan 8.891.297 ton. Sementara angka produksi beras di Jateng dengan rentang periode yang sama yakni 5.531.297 ton (2021), 5.380.510 ton (2022), 5.223.899 ton (2023), dan 5.113.022 ton (2024).
Bulan lalu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyoroti alih fungsi lahan pertanian yang terjadi cukup masif di Pulau Jawa, terutama di Jateng. Menurutnya, alih fungsi itu bahkan terjadi pada Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Dia mengaku cukup prihatin dengan kondisi tersebut. Padahal sawah terbaik adalah di Pulau Jawa. Zulhas meminta para bupati/wali kota di Jateng agar memperhatikan isu tersebut dan mengantisipasi berlanjutnya alih fungsi lahan pertanian. Diwawancara media seusai memimpin rakor, Zulhas mengungkapkan, alih fungsi lahan pertanian, khususnya di Jawa, turut terjadi pada Lahan Sawah Dilindungi atau LSD. Menurut Zulhas, alih fungsi lahan pertanian juga terjadi di luar Jawa. Namun skalanya tak sebesar di Jawa, terutama Jateng. Dia menjelaskan saat ini pemerintah tengah menyusun peraturan untuk memperkuat LSD menjadi Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). “Kalau sudah itu, tidak boleh lagi,” kata Zulhas.
